Apakah Keuntungan Nassionalisasi ???

Apakah Nasionalisasi itu ??

seperti dikutip pada :

http://imronfajar.wordpress.com/2008/07/16/mampukah-pertamina/

Perusahaan Migas Asing adalah perusahaan dengan modal asing yang membeli suatu Wilayah Kerja Perminyakan (WKP) untuk dicari kemungkinan adanya lapangan migas untuk kemudian dieksploitasi.

Sedangkan Nasionalisasi adalah pembelian kembali WKP-WKP tersebut oleh pemerintah untuk kemudian dilakukan pengelolaan oleh BUMN yang dalam hal ini adalah Pertamina.

Oil company asing akan mendapatkan keuntungan dari produksi minyak di Indonesia yaitu sebesar 15% dari lifting yang meraka dapatkan. Uang sebesar 15% ini akan dibawa ke Negara asal company masing-masing yang diambil dari tanah Indonesia.

Jika pemerintah menasionalisasi seluruh lapangan minyak di Indonesia maka Uang sebesar 15% itu tidak akan lari keluar negeri dan akan tetap berada di Indonesia.

Mari kita menghitung-hitung, berapakah yang akan didapatkan oleh bangsa ini jika Pertamina mengambil alih seluruh lapangan migas di Indonesia (ini berarti 15% hasil share tadi akan dimiliki oleh Pertamina yang membuat uang sebesar itu tidak lari keluar negeri dan akan tetap beredar di Indonesia)

Mari kita asumsikan :

Produksi Minyak 1 juta barel per hari (bph).

Harga Minyak Light Sweet US$ 135 per barel. Karena tidak semua minyak Indonesia berjenis ini maka kita asumsikan harga minyakl US$ 110 perbarel.

Cost recovery US$ 20 per barel.

Share = 85 % pemerintah : 15% kontraktor

1 US $ = Rp 9200

Total pendapatan penjualan = 110 x 1 juta bph= US$ 110 juta/hari

Pendapatan – Cost Recovery = 110 – 20*1 juta bph = US$ 90 juta/hari

Pendapatan Kontraktor = 15 % x US$ 90 juta/hari = US$ 13.5 juta/hari

= Rp.124,2 milyar/hari

=Rp 45,33 Trilliun/tahun

Yaaaa,,,, besar gak angka ini? Angka sebesar ini lebih besar dari subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah sebelum kenaikan harga BBM.

Mampukah Pertamina …???

Beberapa waktu yang lalu santer dibicarakan mengenai isu nasionalisasi perusahaan migas asing yang kemudian dihubungkan dengan ketidakmampuan pertamina untuk mengelola semua lapangan minyak di Indonesia jika terjadi nasionalisasi karena keterbatasan teknologi.